Kantor KPU Banyuwangi.

Gesah.co.id- KPU Kabupaten Banyuwangi menyebut putusan PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024 tak mempengaruhi proses tahapan yang kini tengah berjalan.

KPU Kabupaten Banyuwangi masih menjalankan proses tahapan sesuai jadwal yang tertera dalam Peraturan KPU 3/2023.

Komisioner KPU Banyuwangi Ari Mustofa menegaskan, putusan PN Jakarta Pusat tak berpengaruh bagi KPU di daerah, termasuk di Banyuwangi.

"Kami belum ada arahan atau apapun dari KPU RI," kata Ari.

Menurutnya, tanggapan putusan PN Jakarta Selatan soal penundaan Pemilu itu menjadi kewenangan KPU RI.

Maka dari itu, pihaknya memilih untuk menunggu arahan sambil terus menjalankan tahapan sesuai jadwal.

Ari menyebut, KPU Banyuwangi saat ini masih berfokus pada pemutahiran data pemilih. 

Petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih masih menjalankan proses pencocokan dan penelitian (Coklit).

"Progres Coklit, kalau bisa saya katakan, kira-kira sekitar 70-80 persen," sambung Ari.

Pihaknya menargetkan proses pemutahiran data pemilih bisa rampung sesuai dengan jadwal yang ada dalam PKPU.

Berdasarkan jadwal tahapan pemilu 2024, proses pemutahiran data pemilih akan berlangsung hingga 21 Juni 2023.

Setelahnya, tahapan dilanjutkan dengan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, pencalonan, masa kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan perhitungan suara.

Sekadar informasi, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU.

Dalam putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Putusan itu memunculkan respons dari berbagai kalangan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memastikan, akan melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

"Kami setelah terima salinan putusan. Kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu banding ke pengadilan tinggi," katanya.