Banyuwangi - Pembahasan tata tertib (Tatib) baru DPRD
Banyuwangi periode 2024-2029 terus dikebut.
Rancangan tatib ini terdiri dari 22 BAB dan 170 pasal, dan
jumlah tersebut masih bisa berkembang tergantung dinamika pembahasan.
"Yang jelas banyak hal-hal yang substansial yang
tadinya tidak terpikirkan dan akhirnya masuk di dalamnya. Itu usulan dari
anggota baru yang masih muda-muda. Kami sangat mengapresiasi," ujar Ruli
usai memimpin rapat Panja, Senin (9/9/2024).
Menurutnya, pembahasan tata tertib kali ini mendapat masukan
yang sangat berharga dari para anggota DPRD muda yang proaktif. Masukan ini
dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap pasal yang dirumuskan tidak
memberatkan namun juga tidak meringankan, baik bagi DPRD maupun eksekutif.
"Terpenting, tatib ini tidak menyusahkan DPRD dan tidak
menyusahkan eksekutif," tambah Politisi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar
Banyuwangi ini.
Ruli menyebut tata tertib ini harus dapat mengakomodasi
kepentingan internal DPRD sekaligus dapat bersikap objektif terhadap
kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah.
“Kelebihan tatib DPRD ini berlaku hanya di dalam, tetapi
tatib DPRD menyikapi hak luar baik itu eksekutif atau pun lainnya. Terpenting
bagaimana jalannya pemerintah kabupaten ini kinerja tatib ini sesuai dengan
tupoksinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, tujuan utama dari pembahasan tata tertib ini
untuk menciptakan mekanisme kerja yang lebih baik dan efisien di lingkungan
DPRD, sehingga Pemkab dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing.
"Intinya semua mengarah ke Banyuwangi lebih baik.
Kritik dan masukan wajar yang terpenting tidak mencela," imbuhnya.
Ruli menyebut, setelah tata tertib selesai, selanjutnya
dewan akan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), sembari juga menunggu
penunjukan pimpinan dewan definitif.
“Perlahan, setelah tatib tuntas, alat kelengkapan, banggar,
bapemperda, badan kehormatan ini juga akan kami kebut,” tambahnya.
Ruli berharap dengan adanya rapat intensif ini, maka tata
tertib dan alat kelengkapan DPRD Banyuwangi dapat segera diselesaikan dan
mendukung jalannya pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.